Protes Publik

5 September 2016

Kantong Plastik Berbayar, Halo Apa Kabar?

Hai Protester, kali ini tim redaksi akan membahas tentang protes yang banyak disampaikan melalui kanal Protes Publik. Dari banyak suara protes yang masuk ke redaksi kita, ada beberapa yang menanyakan tentang kabar dari Uji Coba Kantong Plastik berbayar yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada bulan Februari 2016.

Beberapa pertanyaan yang masuk menanyakan tentang apakah kebijakan tersebut masih diberlakukan dan uangnya dari penjualan dari kantong belanja tersebut akan dikemanakan dan apakah tindak lanjut dari uji coba tersebut. Tim Protes Publik akan coba membahasnya kali ini

Sejak awal dari diluncurkan program uji coba ini, terjadi banyak pro dan kontra, salah satunya adalah kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah karena setiap tahunnya di Indonesia menghasilkan sampah plastic sebanyak 9.8 M dan 95% dari sampah plastic tersebut masuk dalam kategori sulit diurai seperti: gelas plastik, wadah dari styrofoam, dll. Selain hal tersebut, banyak yang menanyakan uang dari hasil pembelian kantong plastik tersebut akan dikemanakan dan menjadi hak dari siapa?

Mari kita lihat bersama–sama perjalanan program uji coba Kantong Plastik Belanja Berbayar.

Pada tanggal 21 Februari 2016 - Surat Edaran (SE) I dikeluarkan oleh KLHK untuk memberlakukan uji coba kantong plastik berbayar pada tanggal 21 Februari – 31 Mei 2016 untuk seluruh peritel di Indonesia

  • Surat Edaran ini dikeluarkan sebagai bentuk tindak lanjut dari pembicaraan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI), Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO).
  • Disepakati dalam SE tersebut adalah harga plastik belanja dipatok minimal Rp 200,- yang sudah termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  • Harga plastik akan dievaluasi bersama setiap 3 bulan.
  • Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu.
  • APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
  • Program Uji Coba ini diimplementasi di 22 daerah dan 1 propinsi di seluruh Indonesia

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan uji coba yang lalu, KLHK menyampaikan bahwa program ini efektif menurunkan penggunaan kantong plastik 25%-30% dan masyarakat merasa angka Rp 200 itu masih terlalu murah. Dari situs KLHK disampaikan juga masa uji coba pertama telah berakhir dan uji coba ke 2 dilakukan serentak seluruh Indonesia sepanjang 2016.

Pada 8 Juni 2016 - Surat Edaran (SE) II dikeluarkan kembali oleh KLHK untuk menindaklanjuti program uji coba tersebut dengan menyerahkan mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik belanja berbayar kepada masing–masing Pemda.

  1. Salah satu mekanisme yang diserahkan kepada Pemda adalah penentuan harga kantong tersebut.
  2. Pihak Asosiasi Pengelola Perbelanjaan Ritel Indonesia berharap pasca uji coba ini Peraturan Menteri (Permen) segera diluncurkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dari pihak peritel dan konsumen.
  3. Karena untuk saat ini diserahkan kepada masing–masing Pemda dan beberapa belum jelas implementasinya dari setiap Pemda, maka untuk sementara pihak APPRINDO menyerahkan kebijakan kantong plastik belanja berbayar ini diserahkan kepada masing–masing peritel.

Namun menurut pantauan Protes Publik, uji coba tahap II ini dirasa tidak efektif karena beberapa peritel yang sebelumnya berpartisipasi dalam program ini sudah tidak memasang kembali keterangan plastik kantong berbayar alias menggratiskan kembali kantong plastik.

Pemerintah perlu mengevaluasi mengapa uji coba tahap I lebih berhasil daripada tahap ke 2. Dilepasnya mekanisme pelaksanaan plastik kantong berbayar ke Pemda ternyata belum dapat menjadi sebuah solusi untuk pengurangan sampah plastik itu sendiri. Diperlukan motor yang harus mampu menggerakkan peritel melakukan program ini dan edukasi ke konsumen yang kontinu.

Selain itu perlunya dipercepat hadirnya kebijakan yang mengatur program ini khususnya terkait pengelolaan dana yang terkumpul dari penjualan kantong plastik ini sendiri. Hal ini juga menjadi perhatian dari masyarakat mengingat nilainya tidak sedikit dan memungkinkan hadirnya penyelewengan dana.

Plastik kantong berbayar dapat dijadikan stimulan program untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap sampah plastik di Indonesia namun penanganan sampah plastik yang terintegrasi juga diperlukan khususnya terkait pemilahan dan pemrosesan akhir dari sampah plastik tersebut.

Langkah paling sederhana yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah mengajak seluruh masyarakat untuk memilah sampah plastik dan non plastik. Pemisahan sampah akan mempermudah proses daur ulang serta pengolahan sampah itu sendiri dan memotong jalur pengolahan sampah yang berbelit. 


Contributor:

protes-public-profile

rena

Pekerja yang berkutat di area komunikasi lebih dari 10 tahun. Antusias dengan pendidikan berkewarganegaraan dan selalu berusaha menjadi warga negara Indonesia dengan taat peraturan Republik Indonesia. 

Related posts

0 comments

Leave a comment