Protes Publik

5 September 2016

Ketika Kasih Sayang Berimbas Bencana

Tahukah anda pada tahun 2014, setiap 5 hari sekali terjadi 1 kecelakaan di jalan raya dengan pengendara berusia 9 – 5 tahun? Selama 2013 – 2014 terjadi peningkatan kecelakaan sebesar 11,1%.  Untuk tahun ini Protes Publik belum mendapatkan data lebih lengkap.

Apabila dilihat dari UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009, sudah tertera dengan jelas bagaimana tata tertib berkendaraan di jalan raya dan diatur dengan cukup detail. Pada pasal 77 terkait pengemudi yang diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi yang salah satu persyaratan pembuatannya harus menyertakan KTP di mana KTP hanya dapat dimiliki oleh warga negara berusia 17 tahun ke atas. Dari peraturan di atas sudah tidak perlu dibahas apakah status pengendara motor di bawah umur ini salah atau benar dan pada Pasal 281 disebutkan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Pertanyaan berikutnya muncul adalah apabila hal ini tidak benar, mengapa masih saja banyak anak–anak yang berkendara? Bagaimana dia memperoleh akses terhadap sarana tersebut?

Alasan kepraktisan biasanya dilemparkan orang tua ketika mengijinkan sang anak mengendarai motor karena orang tua tidak sempat menjemput sekolah dan lain–lain atau bahkan beberapa merasa bangga bahwa sang anak dapat mengendarai kendaraan sejak usia dini.

Lalu di mana peran pemerintah?

Dalam rangka menekan tingginya kecelakaan khususnya pengendara di bawah umur, Pemerintah melalui Kepolisian fokus kepada program pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum namun semakin hari semakin banyak anak–anak di bawah umur berlalu lalang membawa kendaraan bermotor.

Akan tidak adil apabila beban ini 100% diletakkan di pundak Kepolisian. Kerja sama lintas sektoral mulai dari pendidikan, industri transportasi, penyedia infrastruktur, serta masyarakat juga harus bergerak bersama untuk menangani permasalahan ini.

Langkah pembinaan dapat dilakukan dengan pendidikan dasar tentang etika dan tata lalu lintas dapat dimasukan dalam salah satu materi PPKN di seluruh level pendidikan tentu dengan dikemas sesuai tumbuh kembang anak.

Langkah kedua adalah perlu dihadirkan peraturan khusus untuk kasus pengendara di bawah umur dengan sanksi tidak saja diberikan kepada anak namun juga kepada orang tua mengingat berdasarkan azas hukum pidana, sanksi/hukuman tidak dapat dialihkan termasuk kepada pihak keluarga dalam hal ini apabila anak melanggar peraturan maka kesalahan tidak dapat dialihkan kepada orang tua.

Peraturan ini juga tidak hanya berlaku kepada orang tua namun juga pihak masyarakat yang memberikan akses kepada pengendara motor di bawah umur seperti pihak sekolah yang membiarkan anak–anak muridnya membawa motor di lingkungan sekolah juga harus mendapatkan sanksi dari pihak kepolisian dan Kementerian Pendidikan.

Langkah ketiga adalah memperbesar sanksi atas pelanggaran yang sudah tertuang di pasal 281 terkait denda apabila tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Langkah keempat adalah bagi industri yang bergerak di bidang otomotif wajib melakukan edukasi kepada calon pembeli dan masyarakat terkait safety riding khususnya untuk anak–anak. Program tersebut harus menjadi salah satu persyaratan untuk tetap dapat melakukan bisnisnya di Indonesia atau menciptakan sebuah inovasi produk di mana kendaraan bermotor hanya dapat diakses oleh umur tertentu.

Mari kita mulai selamatkan anak–anak kita dari tindakan bodoh yang membuat kita akan menyesal seumur hidup. #nodrivingunder17.  


Contributor:

protes-public-profile

rena

Pekerja yang berkutat di area komunikasi lebih dari 10 tahun. Antusias dengan pendidikan berkewarganegaraan dan selalu berusaha menjadi warga negara Indonesia dengan taat peraturan Republik Indonesia. 

Related posts

0 comments

Leave a comment