Protes Publik

14 September 2016

Hiruk Pikuk BBM Tak Kunjung Padam

Sejak zaman Orde Baru, perubahan harga BBM bersubsidi selalu menghebohkan seluruh sendi masyarakat. Hiruk pikuk komentar/pendapat publik dan pejabat yang berwenang berseliweran di berbagai media massa. Mulai yang pro hingga ekstrim kontra. Di era reformasi hiruk pikuk komentar dibarengi dengan aksi demo dari berbagai kalangan. Dari yang jelas hingga yang berbayar dan tak jelas maksudnya berdemo. Begitu pula dengan partai politik (parpol), termasuk teriakan nyaring aktor politik di Senayan bak kenek Metromini.

Bagi parpol yang tidak sepaham dengan pemerintah, adanya rencana kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah merupakan kesempatan besar untuk memperkuat posisi di konstituen. Hitung-hitungan sahih bertebaran untuk berusaha mempengaruhi publik. Herannya saat mereka berkuasa di pemerintahan juga menaikan harga BBM bersubsidi lebih dari satu kali. Lalu apa maksud mereka membuat hitung-hitungan berbeda yang tampak canggih namun juga tak bisa dilaksanakan?

Pertanyaan publik: apakah ada cara lain ketika negara harus mengimbangi harga BBM bersubsidi di dalam negeri dengan harga BBM di pasar dunia? Mengingat hari ini Indonesia sudah mengimpor 700.000 - 800.000 barel/hari BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini sudah mencapai 1,4 juta barel/hari (sumber: Wakil Menteri ESDM).

Dengan pertumbuhan penduduk Indonesia 1,1% per tahun, petumbuhan ekonomi sekitar 6,3% per tahun dan pertumbuhan kendaraan bermotor sekitar 8% per tahun, maka kebutuhan BBM di dalam negeri akan terus meningkat dengan dahsyat yang akan menyedot anggaran subsidi BBM di APBN tahun berjalan.

Cadangan minyak mentah Indonesia dengan situasi seperti itu, diperkirakan akan habis dalam waktu kurang dari sepuluh tahun ke depan. Sementara persiapan penggunaan energi alternatif, termasuk energi non fosil diam di tempat sejak 20 tahun lalu. Apa penyebabnya? Penyebab utamanya karena murahnya harga BBM di dalam negeri sebagai dampak adanya kebijakan subsidi yang maha dahsyat serta nyaris menyita 30% total anggaran belanja tahunan Indonesia.

Kenaikan harga BBM bersubsidi baru-baru ini belum bisa mengurangi subsidi BBM di APBN Perubahan 2013, bahkan bertambah sedikit. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut hanya bisa menyelamatkan APBN yang kalau tidak dinaikan akan menyundul angka berbahaya, yaitu defisit neraca berjalan diatas 3%. Alih-alih mau bangun infrastruktur. Mimpi kali yeeee...

Lalu apa yang kelak harus dilakukan anak cucu kita untuk dapat melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dengan perut tetap kenyang? Tanpa perut kenyang, kerusuhan dan kehebohan politik akan muncul seperti tahun 1965 dan 1998 lalu. Di negara yang perbedaan kaya dan miskin rentangnya tidak terlalu lebar seperti di Indonesia saja bisa mencekam jika terjadi kerusuhan apalagi di Indonesia.

Saya mengajak anda untuk coba memikirkan beberapa langkah berikut yang mungkin dapat mengatasi sedikit persoalan bangsa ke depan terkait dengan semakin menipisnya sumber daya alam (SDA) Indonesia, khususnya di sektor sumber energi konvensional yang berasal dari fosil (minyak bumi, gas, batubara dll) dengan melihat pengalaman bangsa lain.

Pemerintah Australia ketika harga batubara dan iron ore di pasar dunia sedang tinggi segera menerapkan semacam super tax, meskipun ditentang habis oleh pelaku pertambangan. Dengan kebijakan ini pemerintah Australia memperolah dana cukup besar dari super tax yang kemudian ditanam atau diinvestasikan ke dana pensiun yang kelak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat Australia.

Di Selandia Baru, pemerintah juga menerapkan hal yang mirip dengan Australia. Hanya saja dana yang mereka dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan sektor produktif lain. Di sisi lain pemerintah Selandia Baru juga menutup pertambangan yang merusak lingkungan, misalnya tambang emas yang diubah jadi obyek wisata dan konservasi alam yang menarik. Keseriusan ini ternyata mampu memberikan devisa cukup fantastik bagi pemerintah dan publik. Banyak negara juga menerapkan hal seperti ini.

Dari pembicaraan saya dengan salah satu pejabat kota Rotorua di Selandia Baru, alasan penutupan tambang-tambang emas tersebut murni hanya untuk konservasi demi menyediakan sumber kehidupan bagi warga negaranya di masa datang, tidak dihabiskan sekarang.

Kita lihat negara tetangga kita lain yang usianya masih muda, yaitu Timor Leste. Pemerintah Timor Leste (seperti juga Kerajaan Norwegia), menetapkan bahwa hasil dari minyak dan gas (migas) tidak bisa digunakan langsung untuk belanja negara tetapi harus diinvestasikan. Hasil dari investasi tersebut yang boleh dipakai, itupun tidak seluruhnya supaya tidak termakan inflasi. Sementara harga BBM-nya tidak disubsidi.

Saat ini dana hasil investasi migas pemerintah Timor Leste sudah lebih dari 12 milyar USD. Setiap bulan dana ini bertambah 100 – 200 juta US dollar. Konsepnya adalah migas milik semua generasi termasuk yang belum lahir.

Di Indonesia dengan kebijakan energi yang tidak pernah jelas, minyak dibuang atau dibakar secara optimal di tengah kemacetan lalu lintas yang tak kunjung terselesaikan dan disubsidi pula. Generasi saat ini tengah menghabiskan SDA, khususnya migas, tanpa memikirkan nasib generasi mendatang.

Pertanyaan saya, apa iya Indonesia masih bisa menjadi bangsa besar yang menguasai dunia dalam 30 – 50 tahun ke depan seperti yang selalu di sampaikan oleh Presiden SBY dan para pembantunya. Bagaimana kalau SDA habis dan tidak ada dana untuk investasi dan membangun negara ini?

Yuk selamatkan SDA, khususnya migas dan mineral Indonesia dengan langkah nyata. Hentikan hiruk pikuk harga BBM dengan langkah pasti dan cerdas, bukan dengan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Gunakan dana subsidi untuk membangun infrastruktur demi kesejahteraan dan kemajuan anak bangsa di masa depan. Hambat pertumbuhan kendaraan bermotor dengan memindahkan insentif fiskal ke pembangunan infrastruktur transportasi umum. Bangsa lain bisa mengapa kita tidak.

 

Dipublikasikan pertama kali pada Senin 1 Juli 2013


Contributor:

protes-public-profile

AP

Agus Pambagyo atau biasa dipanggil AP, beliau adalah pakar kebijakan publik dengan jam terbang lebih dari 20 tahun. Kepekaan terhadap masalah publik terasah ketika bergabung dengan YLKI dan menjadi Wakil Ketua hingga 2001 dan sebagai advokator publik hingga saat ini.

Related posts

0 comments

Leave a comment