Protes Publik

19 September 2016

Politisasi atau Pelintirisasi LPG

Hiruk pikuk kenaikan harga gas Liquid Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 kg produksi P.T. Pertamina (Persero) segera mengisi kolom berbagai media cetak, elektronik, dotcom dan media sosial di awal tahun 2014. Kepanikan segera terjadi di seluruh Indonesia karena harga LPG tabung 12 kg melonjak hingga lebih dari 60%, tergantung seberapa jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE). Bahkan di Papua harganya menjadi Rp 500.000/tabung 12 kg saat ini. Tentu kenaikan ini menjadi tidak masuk akal untuk masyarakat.

Alasan naiknya harga LPG non subsidi 12 kg ke atas karena Pertamina mengalami kerugian dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerugian Pertamina di sektor penyediaan LPG sudah mencapai Rp 22 triliun sejak beberapa tahun belakangan ini. Kerugian diakibatkan oleh tingginya penggunaan LPG di masyarakat, tingginya harga minyak mentah dan ambruknya nilai Rupiah terhadap US dollar. 

Logikanya, Pertamina sebagai korporasi ngapain kalau sudah tahu rugi, tetap saja memproduksi LPG? Kedua, sebagai korporasi P.T. Persero tidak pada tempatnya memberikan subsidi pada publik karena yang bisa memberikan subsidi berdasarkan undang-undang (UU) hanya pemerintah. 

Sebagai BUMN selain harus taat pada UU No. 23 tahun 2003 tentang BUMN, memproduksi dan menjual LPG merupakan sebuah penugasan dari pemerintah yang tidak bisa dihindari oleh BUMN, semacam Pertamina. Protes berdatangan dari berbagai penjuru Tanah Air, sayangnya pemerintah dengan segala jargon politik bermain sirkus. 

Pejabat berwenang saling cuci tangan dengan alasan tidak pernah dikonsultasikan atau diajak membahas kenaikan ini oleh Direksi Pertamina. Masih kata para pejabat tersebut, keputusan menaikan harga LPG 12 kg merupakan keputusan korporasi yang tidak bisa dihalangi oleh pemerintah. Jawaban ini bisa betul dan bisa salah. 

Dari Surabaya, Presiden bahkan memerintahkan Wakil Presiden dan Menko Perekonomian melakukan Rapat Terbatas khusus membahas kenaikan harga LPG non subsidi ini. Wakil Presiden tidak berani mengambil keputusan, lalu sekitar pukul 12.00 pada hari Minggu, 5 Januari 2014, SBY memimpin Rapat Terbatas di Bandara Halim PK. Keputusannya kenaikan harga LPG harus dievaluasi dan minta Pertamina untuk berkonsultasi dengan BPK dalam waktu 1 x 24 jam. Nah lho. Bagaimana sih ini? Politisasi atau pelintirisasi LPG? 

Cerita Di Balik Tembok Birokrasi 

Sebagai sebuah BUMN P.T. Persero, Pertamina memang diharuskan profit layaknya sebuah perusahaan swasta biasa dan profitnya dalam berbentuk deviden harus disetorkan pada negara. Secara korporasi, P.T. Pertamina (Persero) di bawah kendali Kementerian BUMN dan secara regulator berada di bawah kendali Kementerian ESDM.

Dengan kondisi seperti itu sangat tidak mungkin pemerintah (Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Perekonomian, Wapres dan Presiden) tidak mengetahui rencana Pertamina untuk menaikan harga LPG non-subsidi. Proses yang dilakukan oleh Pertamina sudah sesuai dengan Pasal 25 Permen ESDM tahun 2006.

Pertamina sebagai sebuah korporasi BUMN pasti dalam RUPS sudah dibahas dan diputuskan bersama Meneg BUMN ataupun Deputi yang hadir saat RUPS. Hasil RUPS oleh Meneg BUMN pasti dikonsultasikan ke Menteri ESDM dan Menteri ESDM pasti tidak berani menyetujui begitu saja kenaikan ini tanpa melapor ke Menteri Koordinator Perekonomian yang pasti akan melaporkan hal ini ke Presiden, baik langsung maupun melalui Rapat Kabinet. Jadi mustahil Pemerintah tidak tahu. 

Sirkus Politik ala Indonesia ini mengorbankan rakyat melalui berbagai jargon politik dan birokrasi yang njelimet dan menyebalkan. Semua mencoba cuci tangan. Maklum sebagian dari mereka sedang berniat nyapres di 2014 ini. Sementara Presiden juga tidak mau harus cuci piring kotor sendirian karena masalah ini bisa jadi Century jilid 2 dan memperburuk posisi Partai Demokrat di Pemilu 2014 mendatang.

Usulan Untuk Melangkah Ke Depan  

Sampai kapanpun kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan tingginya pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor. Sementara produksi dan cadangan minyak domestik terus turun tanpa diketahui kapan ada titik balik. Sehingga impor BBM yang mahal akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya ketahanan energi Indonesia terus melemah.

Di sisi lain, Indonesia mempunyai banyak cadangan dan produksi gas alam, termasuk cair seperti LNG, hanya saja karena infrastruktur penyalurannya di dalam negeri minimalis, gas tersebut terus saja di ekspor. Kita yang punya tetapi yang menikmati nilai tambahnya bangsa lain. Sudah saatnya Indonesia yang menikmati. Caranya?

Pemerintah harus segera menerbitkan kebijakan penggunaan gas bumi termasuk LNG yang komprehensif supaya bangsa ini mempunyai ketahanan energi yang tangguh. Sehingga bangsa Indonesia bisa menikmati gas murah produksi sendiri untuk ketenagalistrikan, industri, transportasi dan kebutuhan rumah tangga. Tinggalkan LPG yang mahal karena sangat tergantung pada minyak yang kita sudah hampir pasti semakin minimalis produksinya. 

Bersamaan dengan mempersiapkan kebijakan yang komprehensif, pemerintah harus membangun infrastruktur gas, seperti pipa jaringan transmisi dan distribusi yang lengkap ke seluruh Indonesia. Mahal memang tetapi manfaatnya besar untuk ketahanan energi bangsa ini. Tindak tegas para pihak yang mengganggu program ini. 

Di sisi lain kebijakan yang dapat menjamin ketersediaan gas bumi untuk domestik juga harus direvisi. Larang para pemilik atau kontraktor sumur gas untuk mengekspor gas. Tapi untuk itu pemerintah harus benar-benar mengatur keseimbangan antara suplai dan kebutuhan gas domestik karena gas tidak bisa disimpan kecuali di jadikan LNG yang butuh teknologi dan biaya mahal. 

Untuk ilustrasi sebelum saya akhiri tulisan ini, di Perumnas Bekasi di mana terdapat jaringan distribusi gas bumi yang dikelola PGN, para penghuni Perumnas hanya membutuhkan biaya per bulannya sekitar Rp 30.000 saja, tergantung pemakaiannya. Jadi buat apa kita terpengaruh sirkus politik Pemerintah terkait LPG? 

Paksa Pemerintah mengoptimalkan gas bumi kita dengan mempersiapkan infrastruktur yang baik untuk rakyatnya. Jangan hanya bermain sirkus yang tak jelas dan terlihat dungu. Lupakan ultimatum Presiden SBY ke Pertamina karena tidak ada pengaruhnya untuk rakyat. Hanya politisasi dan pelintirisasi LPG saja. 

Dipublikasikan pertama kali pada Senin, 6 Januari 2014 di http://news.detik.com/kolom/2458976/politisasi-atau-pelintirisasi-lpg 


Contributor:

protes-public-profile

AP

Agus Pambagyo atau biasa dipanggil AP, beliau adalah pakar kebijakan publik dengan jam terbang lebih dari 20 tahun. Kepekaan terhadap masalah publik terasah ketika bergabung dengan YLKI dan menjadi Wakil Ketua hingga 2001 dan sebagai advokator publik hingga saat ini.

Related posts

0 comments

Leave a comment