Protes Publik

19 September 2016

Anjlok, Longsor, dan Pemerintah Daerah

Kecelakan transportasi umum kembali terjadi dan menyebabkan tiga (3) nyawa manusia menjadi korban. Longsornya tanah yang menjadi pijakan rel kereta api (KA) kembali terjadi yang menyebabkan KA Malabar, jurusan Bandung-Malang anjlok atau keluar rel pada hari Jumat 4 April 2014 sekitar pukul 18.00 di Kampung Terung, Desa Mekarsari, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
 
Longsornya tanah yang menjadi pijakan jaringan rel KA bukan baru terjadi minggu lalu saja. Longsornya rel KA di dekat Stasiun Cilebut pada November 2012 lalu nyaris menerjunkan KRL Jabodetabek ke jurang dengan seluruh penumpangnya. Untung saja ada petugas P.T. KAI yang kebetulan melihat pergerakan tanah di bawah rel dan segera memberitahu masinis dan kecelakan fatal dapat dihindari.
 
Longsor biasanya dikaitkan dengan bencana alam. Bencana alam biasanya terjadi dan bertambah parah ketika manusia tidak memelihara alam ini dengan baik. Ironisnya eksploitasi lahan secara membabi buta dengan alasan ekonomi tanpa memperhitungkan keseimbangan atau daya dukung lahan itu sendiri, terus berlangsung hingga hari ini tanpa pemerintah dapat berbuat banyak.
 
Belanda ketika membangun rel KA di Pulau Jawa dan Sumatera sudah memperhitungkan faktor bencana alam tersebut, khususnya di daerah perbukitan / pegunungan, seperti di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Namun sayang sejak zaman Reformasi di mana semua daerah mempunyai kekuasaan yang berlebih dan tanpa kontrol yang ketat, pengalihan fungsi lahan berjalan sangat cepat. Jangan heran jika bencana alam mengintai Indonesia, khususnya perjalanan KA.
 
Pertanyaannya, apakah semua keselamatan perjalanan KA hanya ada di atas pundak operator dan regulator KA? Apa peran Pemda yang wilayahnya dilintasi rel KA? Apa hanya mengejar haknya memperoleh pajak dan retribusi dari operasi KA? Lalu mana kewajibannya Pemda menjaga keselamatan perjalanan angkutan KA?
 
Keselamatan Perjalanan KA dan Penerapan Hukum 

Regulasi keselamatan perjalanan KA sudah diatur oleh Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Instruksi Menteri Perhubungan No. IM2 tahun 2007 tentang Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kereta Api.
 
Keselamatan perjalanan KA tidak bisa hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetapi juga oleh peraturan perundang-undangan yang ada di wilayah Kementerian Negara, Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dsb.

Berhubung di negara ini yang paling sulit dan paling mahal adalah koordinasi, maka pembuatan dan pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan bisa saling tumpang tindih akibat minimnya koordinasi. Akibat dari itu semua rakyatlah yang akan jadi korbannya. Banyak kasus keselamatan perjalanan KA harus dikorbankan karena mahalnya koordinasi tadi. 

Hampir semua rel KA sudah ada di tempatnya sekarang di seluruh Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan pastinya dibangun dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan saat itu dan beberapa tahun ke depan. Namun dalam perjalannya di mana koordinasi negara buruk, khususnya pasca Reformasi, maka muncullah berbagai pembangunan fasilitas penunjang hidup manusia secara amburadul tanpa Pemda mau bertanggungjawab.
 
Munculnya ribuan perlintasan sebidang, yang sebagian liar, tanpa bisa dibendung oleh Kementerian Perhubungan sebagai pemberi izin karena Pemda memberikan izin pengembangan daerah tanpa mewajibkan kontraktor atau pemilik proyek untuk membangun underpass (UP) atau flyover (FO) atau pintu perlintasan KA. Padahal berdasarkan UU No. 23/2007, itu tugas Pemda setempat, bukan tugas Direktorat Jenderal KA (DJKA) maupun P.T. KAI.

Kasus longsornya tanah yang menopang rel seperti kasus Cilebut dan Kampung Terung juga karena adanya perubahan peruntukan tanah di seputar daerah rel KA yang didiamkan oleh Pemda setempat. Mereka membangun rumah/kebun/pabrik/kandang ternak dsb tanpa menyiapkan drainase yang baik. Sehingga air hujan yang tidak lagi diserap tanah, karena ada bangunan, mengalir deras langsung ke arah rel KA. Maka longsorlah jalur KA tersebut.
 
Langkah ke Depan 

Demi keselamatan perjalanan KA, sudah saatnya pemerintah dengan seluruh Pemda, terkait dengan pengembangan daerah yang harus melintasi rel KA, menjaga agar rel KA tetap steril dan diutamakan. Jangan korbankan KA karena UU melindunginya. 

Keberadaan perlintasan sebidang di seluruh jalur lintas KA harus segera ditata dan Pemda harus sepenuhnya bertanggungjawab, karena itu perintah UU. Pastikan yang jalur padat dan rawan macet, Pemda harus segera membuat UP atau FO. Jika tidak padat harus membuat palang KA yang dijaga oleh petugas dan digaji oleh Pemda bukan P.T. KAI, karena itu juga perintah UU. Ingat! Rel sudah ada sebelum ada jalan raya melintas.
 
Pengalihan lahan, khususnya di jalur KA dan stasiun harus diatur ketat oleh Pemda. Pastikan perubahan tata guna lahan juga membangun saluran air yang baik. Jangan dibuang ke jalur KA dan stasiun. Hampir semua stasiun utama di wilayah Jakarta Utara dan Pusat sudah menderita kebanjiran kalau musim hujan atau rob karena kecerobohan Pemda memberikan IMB. 

Keselamatan perjalanan KA memang tanggung jawab P.T. KAI, namun tidak bisa sendirian karena kaitannya banyak berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat (Kemenhub) dan Pemda-pemda yang wilayahnya dilalui rel dan stasiun KA. 

Ingat! Rel KA sudah ada sebelum wilayah perkotaan dan pedesaaan di Jawa dan Sumatera berkembang. Jadi semua pengembangan wilayah jangan mengorbankan jaringan KA yang keberadaannya khusus dilindungi oleh UU. 

Tanpa mendahului hasil penyelidikan Komite Nasional Kecalakaan Transportasi (KNKT), saya berharap tragedi KA Malabar merupakan yang terakhir dengan catatan Pemda tidak ceroboh mengatur pengalihan tata guna lahan. Pemda harus tegas dan peran Kemendagri menjadi penting adanya. 
 
Akhir kata, Inna lillahi wa inna illaihi roojiun semoga korban meninggal diterima di sisi-Nya. Amin. Untuk korban luka-luka, semoga cepat sembuh. Maju terus P.T. KAI untuk pelayanan KA yang lebih baik. Untuk Direktorat Jenderal KA jadilah regulator dan kordinator yang tegas di lapangan. Libatkan Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi dengan Pemda-pemda. 

Dipublikasikan pertama kali pada Senin, 7 April 2014 di http://news.detik.com/kolom/2547576/anjlok-longsor-dan-pemerintah-daerah

 


Contributor:

protes-public-profile

AP

Agus Pambagyo atau biasa dipanggil AP, beliau adalah pakar kebijakan publik dengan jam terbang lebih dari 20 tahun. Kepekaan terhadap masalah publik terasah ketika bergabung dengan YLKI dan menjadi Wakil Ketua hingga 2001 dan sebagai advokator publik hingga saat ini.

Related posts

0 comments

Leave a comment