Protes Publik

3 October 2016

BPJS Kesehatan Dongkrak Omzet Rumah Sakit

Hampir dua tahun berjalan, sejak dicanangkan 1 Januari 2014 silam, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan terus menunjukkan kemajuan. Hal tersebut dapat dilihat seiring kian meningkatnya jumlah kepesertaan masyarakat. BPJS Kesehatan diakui menjadi solusi konkret yang tidak hanya memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Di sisi lain, program ini juga diakui mampu memberikan keuntungan tersendiri kepada para pengelola rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Namun sayang, meski demikian, masih cukup banyak rumah sakit swasta di sejumlah daerah yang masih enggan membantu Pemerintah untuk menyukseskan program JKN. Akibatnya, akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan beban biaya, masih belum dapat terlaksana secara optimal.

Orientasi dapat mereguk keuntungan maksimal dari pasien-pasien berkocek tebal, ternyata masih menjadi misi utama sebagian besar rumah sakit swasta di Indonesia. Jadi, tidaklah dapat dipersalahkan jika muncul anggapan bahwa masih banyak rumah sakit swasta yang enggan atau bahkan menolak untuk mendukung Pemerintah dalam memajukan pelayanan kesehatan masyarakat di negara ini.

”Padahal, bisnis rumah sakit bukanlah bisnis murni, karena pada rumah sakit ada misi kemanusiaan,” tegas Prof. DR. Dr. Rochmad Romdoni, Sp PD. Sp JP (K), Direktur Utama RSI Jemursari Surabaya, kepada Antara belum lama ini.

Dokter spesialis pembuluh jantung dan pembuluh darah yang juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama tersebut mengungkapkan, sistem pembayaran rumah sakit lazim dihitung dalam basis harian. Karena dituntut untung, rumah sakit dipaksa “berkreasi” menarik keuntungan ekstra melalui apotek, laboratorium, dan ruang rawat inap.

”Oleh karena itu, orang yang mengeluh sakit liver, misalnya, akan diperiksa pula jantungnya. Akibatnya, pasien tidak hanya keluar uang untuk membayar penyembuhan penyakitnya saja,” tutur Romdoni.

Selain memasang “jebakan” untuk mencari keuntungan tambahan, ada pula rumah sakit yang menerapkan sistem paket pelayanan kesehatan. Misalnya, ketika suatu penyakit diprediksi bisa sembuh maksimal lima hari, namun pasien dapat sembuh kurang dari lima hari, maka tagihan pembayaran yang dikutip oleh rumah sakit tetap untuk pelayanan selama lima hari.

Namun dengan BPJS Kesehatan, tegasnya, hal itu tidak terjadi. Hal tersebut dikarenakan metode pelayanan program ini menggunakan sistem yang dinamakan clinical pathway, yaitu memeriksa dan mengobati sesuai penyakit yang diderita pasien. Pola pemeriksaan yang dilakukan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terhadap pasiennya jauh lebih terbuka dan transparan.

Di RSI Jemursari, Romdoni melakukan efisiensi dengan mendorong para dokter untuk bekerja keras bersegera menyembuhkan pasien. Seluruh dokter di rumah sakit tersebut dipaksa untuk memaksimalkam waktu dan keilmuannya. Dokter di sana tidak boleh lagi menuruti kemauan pasien, dan tidak diizinkan membeda-bedakan pasien peserta BPJS Kesehatan dan yang bukan peserta. Mereka bersedia menerima panduan manajemen untuk melakukan efisiensi.

Pria yang berhasil mengantarkan RSI Jemursari meraih predikat sukses bersama BPJS Kesehatan tersebut mengakui, BPJS Kesehatan sebenarnya memacu dokter untuk mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya sehingga dana BPJS Kesehatan yang dialokasikan untuk membiayai setiap pasien cukup untuk membayar dokter, laboratorium, obat, dan fasilitas rumah sakit lainnya. Dengan demikian, dokter yang pandai dan kreatif membuat pengobatan pasien menjadi lebih cepat dan tepat, membuat alokasi tenaga, waktu, dan kerja alat penunjang kesehatan menjadi sangat efisien.

Melalui kerjasama BPJS Kesehatan, keuntungan RSI Jemursari saat ini berkisar 10%. Meski masih di bawah persentase keuntungan rumah sakit yang murni bisnis, Romdoni yakin bahwa RSI Jemursari akan menjadi rumah sakit besar yang akan menjadi pilihan utama masyarakat berkat profesionalitas dan efisiensi yang dilakukan. Saat ini, dengan lebih dari 70% pasien peserta BPJS Kesehatan yang dilayani, RSI Jemursari mampu mengklaim tagihan hingga Rp 7 miliar setiap bulan dari BPJS Kesehatan.

Romdoni mengakui, keuntungan RS swasta tanpa BPJS Kesehatan memang bisa sampai 20%. Tetapi mereka harus berjuang keras memperebutkan 30% orang kaya calon pasien mereka. Namun, dia meyakini bahwa eksistensi rumah sakit swasta yang menolak kepesertaan BPJS Kesehatan tidak akan berusia panjang.

”Lima tahun lagi, saya yakin rumah sakit yang setengah-setengah, yang tidak terlalu istimewa, akan tamat jika mereka tidak menerima BPJS Kesehatan. Jadi, ambil atau amblas. Jadi, baik, selalu ada ruang untuk menarik keuntungan. BPJS Kesehatan itu kan grosiran, untungnya sedikit tapi banyak,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Dr. Mohamad Isa, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RS Ulin Banjarmasin. Dia menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan memberikan dampak positif meningkatkan pendapatan rumah sakit seiring peningkatan jumlah pasien BPJS Kesehatan.

Mohamad Isa menekankan, keberhasilan pelayanan BPJS Kesehatan di sebuah rumah sakit sangat bergantung kepada kepiawaian manajemen. Keterbukaan atau transparansi manajemen dengan petugas rumah sakit dibutuhkan. Hal tersebut untuk mendorong petugas agar giat menjalankan tugas memberikan pelayanan yang optimal dan ramah bagi setiap pasien, baik peserta BPJS Kesehatan maupun yang non-BPJS Kesehatan.

Demikian halnya menurut Dr. Pudjo Hagung Widjajanto, Sp.A(K), PhD, Dokter Spesialis Anak RSUP Dr. Sardjito, Jogjakarta. Menurutnya, JKN adalah solusi tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Sebelum adanya JKN, pelayanan kesehatan yang optimal untuk penanganan terhadap penyakit-penyakit berat seperti kanker, hanya dapat dinikmati kelompok masyarakat dari kalangan tertentu.

Dia mengungkapkan, penanganan medis terhadap kanker rata-rata membutuhkan waktu yang relatif lama. Bahkan, ada yang bisa mencapai 2 tahun atau lebih seperti kasus Leukimia Limfoblastik Akut (LLA). ”Lamanya waktu pengobatan membuat pasien kerap terbentur beban finansial yang besar, sehingga penanganan tidak tuntas,” jelasnya

Namun kini, dengan adanya program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, masyarakat luas bisa mengakses pelayanan ini dengan iuran yang relatif terjangkau. Masyarakat menengah ke bawah sangat terbantu.

”Saya selaku dokter merasa puas dengan dengan program JKN. Karena selain membantu masyarakat umum, BPJS Kesehatan juga telah banya memberikan kontribusi besar terhadap perubahan pelayanan dalam dunia medis di tanah air. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya, dokter pun semakin meningkatkan kemampuannya dalam mengobati pasien sejalan dengan meningkatnya cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan JKN,” pungkasnya.

Harus diakui, meski belum sesempurna yang diharapkan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan pemerintah di bawah pengelolaan BPJS Kesehatan, telah membuka cukup luas akses masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan pengobatan terhadap penyakit yang dideritanya. Dengan kata lain, tak sedikit masyarakat yang berhasil terbebas dari sakit tanpa mengkhawatirkan besarnya beban biaya yang harus ditanggung. (DS)

Dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 7 Oktober 2015


Contributor:

protes-public-profile

TimProtesPublik

Tim Protes Publik berdiri sejak 17 Agustus 2011 terdiri dari beberapa individu yang tertarik terhadap kebijakan publik yang berlaku di Indonesia. 

Related posts

0 comments

Leave a comment