Protes Publik

8 November 2016

REVISI UNDANG - UNDANG ITE No 11 Tahun 2008 _1

 

Revisi Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Hasil revisi UU No 11 tahun 2008 tersebut menunjukkan beberapa perubahan namun perubahan tersebut masih meninggalkan kesan yang tidak selesai.

Aturan tentang pencemaran nama termasuk yang diubah dalam revisi Undang – Undang ITE. Ancaman hukuman kasus pencemaran nama diperingan. Sebelum revisi, si pencemar diancam 6 tahun penjara dan di denda RP 1 milliar. Kini ancaman hukuman turun menjadi 4 tahun dengan denda Rp 750 juta. Karena ancaman dibawah 5 tahun maka polisi tidak bisa langsung menahan tersangka.

Undang – Undang ITE selama ini bagaikan momok untuk siapa saja. Dari 200 orang “korban penjeratan undang – undang ini, sebagian besar dikenai pasal pencemaran nama baik. Yang paling kontroversial adalah kasus Prita Mulyasari dengan kasus pengiriman e-mail keluhan atas pelayanan di Rumah Sakit Omni Internasional.

Meski ada kemajuan, revisi pasa pencemaran nama masih tanggung. Di Negara – Negara maju, kasus pencemaran nama umumnya diselesaikan di jalur perdata. Dari sisi korban pencemaran nama, hukuman badan bagi pelaku pun hampir tidak membawa manfaat papa pun. Ganti rugi secara perdata jelas lebih menguntungkan.

Aturan baru dalam revisi Undang – Undang ITE adalah ketentuan tentang hal untuk dilupakan (rights to be forgotten). Aturan ini diselipkan di tengah pasal penggunaan data pribadi secara elektroniki. Dengan ketentuan ini, tersangka atau terdakwa yang tak terbukti bersalah dipengadilan bisa meminta penghapusan semua informasi negative tentang dirinya.

Pemenuhan hal itu merupkan perlindungan atas hak privasi warga Negara. Asumsi dasarnya, setiap individu berhak menutukan informasi pribada apa saja yang bisa diketahui oleh orang lian dan apa yang tidak. Orang juga berhak untuk terlepas dari stigma buruk di masa lalu terlebih apabila stigma tersebut terbukti keliru.

Meski demikian, perlu batasan yang ketat tentang informasi apa saja yang bisa diminta hapus dan tidak karena tanpa aturan main yang jelas, hak individu untuk dilupakan bisa berbenturan dengan hak publik untuk tahu dan hal publik atas informasi.

Terkait hak untuk dilupkanan ini, detail implementasi dari pasal tersebut akan dituangkan ke dalam peraturan pemerintah.

 

(sumber : Majalah Tempo 7 – 13 November 2016 dan Naskah akhir UU ITE Hasil Revisi)

 


Contributor:

protes-public-profile

rena

Pekerja yang berkutat di area komunikasi lebih dari 10 tahun. Antusias dengan pendidikan berkewarganegaraan dan selalu berusaha menjadi warga negara Indonesia dengan taat peraturan Republik Indonesia. 

Related posts

0 comments

Leave a comment