1. Pencemaran Nama Baik :
   1. Bersifat delik aduan bukan delik biasa ( Pasal 27 ayat 3)
      1. Konsekusensi : Pengusutan kasus harus berdasarkan laporan
   2. Ancaman hukuman menjadi 4 tahuan dan ancaman denda Rp 750 juta (pasal 45 ayat 3)
      1. Konsekuensi : Pelaku tak langsung ditahan
2. Ancaman dan Perundungan (Bullying) di Internet :
   1. Ancaman pidana penjara turun menjadi 4 tahun –sebelumnya 12 tahun penjara
   2. Ancaman denda maksimal  – sebelumnya Rp 2 milliar (Pasal 45B)
      1. Konsekuensi : Pelaku tak bisa ditahan langsung
3. Intersepsi (Penyadapan)
   1. Larangan melakukan intersepsi (Pasal 31 ayat 1&2)
   2. Intersepsi bisa dilakukan hanya untuk penegakan hukum (pasal 31 ayat 3)

1. Pemblokiran Konten
   1. Pemerintah wajib mencegah penyebarluasan dan penggunaan infomasi elektronik yang isinya dilarang undang – undang (pasal 40 ayat 2a)
   2. Pemerintah berwenang melakukan pemutursan akses dan atau memerintahkan penyelenggara system elektronik untuk memutus akses (pasal 40 ayat 2b)
      1. Konsekuensi : pemerintah bisa memblokir konten tanpa proses pengadilan
2. Hak untuk Dilupakan
   1. Setiap Penyelenggaraan Sistem Elektronik Wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 26 ayat 3)
   2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan (Pasal 26 ayat 4)
      1. Konsekuensi : Dikhawatirkan ada tujuan politik, misalnya digunakan untuk membersihkan rekam jejak masa lalu terpidana korupsi atau pelanggar hak asasi.

(sumber : Majalah Tempo 7 – 13 November 2016 dan Naskah akhir UU ITE Hasil Revisi)