Protes Publik
Tuesday, 22 May 2012  -  Admin

Hebohnya Pelayanan Lalu Lintas Udara (Air Traffic Services – ATS) di Indonesia – Bagian 1

Oleh: Edie Haryoto (Pemerhati Penerbangan)

Pada saat ini pembahasan tentang ATS di Indonesia khususnya dalam bidang pengendalian lalu lintas udara (Air Traffc Control - ATC) sangat ramai dibicarakan publik pasca jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100 buatan Rusia. Pembahasan tentang ATC secara garis besar terkait dengan sistem pelayanan pemanduan lalu lintas udara di Indonesia, manusia (controller), kepadatan trafik udara dan peralatan pemanduan lalu lintas udara.

Komentar dari para pakar sungguh menarik karena banyak yang menduga-duga dan banyak pernyataan berdasarkan kesaksian dari pilot atau pernyataan pakar penerbangan yang diambil dari pandangan seorang pilot. Hal ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya bidang ATS/ATC ini relatif tidak banyak diketahui oleh publik.

Membahas ATS akan mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks. Protes Publik pernah menuliskan secara umum tetang ATS di Indonesia di artikel ini. Pada kesempatan ini Protes Publik akan menulis sebuah artikel dengan fokus  terbatas pada hal-hal yang banyak menjadi sorotan publik, terutama setelah kasus kecelakaan Pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Gunung Salak beberapa waktu lalu.

Sistem pelayanan ATS di indonesia

Saat ini pelayanan ATS di Indonesia dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu Jakarta FIR (Flight Information Region) dan Makasar FIR. Jakarta FIR dibawah manajemen PT Angkasa Pura II (PAP II) mengelola ATS di bagian Barat wilayah Indonesia yang  meliputi ruang udara dari utara Banda Aceh, sampai Pontianak, sebelah barat kota Semarang/Jogja, Pulau Christmas di Selatan dan perbatasan dengan Colombo FIR di bagian Barat.

Sedangkan Makasar FIR di bawah manajemen PT Angkasa Pura I (PAP I) mengelola ATS di bagian timur wilayah Indonesia yang meliputi ruang udara dari Semarang/Jogja sampai ke timur Pontianak dan seterusnya sampai dengan batas wilayah Republik Indonesia di bagian timur wilayah Indonesia.

Seluruh wilayah Jakarta FIR tercakup oleh radar yang digelar wilayah barat Indonesia dan semua data Radar tersebut dikirim ke ATC Jakarta FIR di Cengkareng. Sedangkan Makasar FIR sebagian besar tercakup radar dan seluruh data radarnya dikirim ke ATC Makasar FIR di Makasar.

Adanya dua FIR di Indonesia dan dua pengelola FIR yakni PAP I dan PAP II dipandang oleh banyak pakar sebagai kelemahan dan bahkan kesalahan. Demikian kuatnya keinginan tersebut sehingga diamanahkan di dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa FIR di Indonesia sebaiknya dikelola oleh satu badan yang  dipisahkan dengan pengelola bandara. Intinya ATS harus dikeluarkan dari PAP I dan PAP II.  Selanjutnya ATS dijadikan satu dan dikelola badan hukum tersendiri.

Kami sependapat bahwa dengan satu pengelola atas dua FIR tersebut akan lebih fokus, seragam dan dapat mempermudah pengelolaan serta pelayanannya. Pengelolaan terpisah sekarang ini menimbulkan masalah di teknis operasional dan masalah keselamatan penerbangan karena ada dua FIR.

Sebenarnya dalam satu negara mempunyai lebih dari satu FIR merupakan hal yang biasa. Di Australia ada Brisbane FIR, Melbourne FIR. Di Malaysia ada Kuala Lumpur FIR, Kinabalu FIR. Bahkan ketika pesawat  tebang dari Jakarta FIR ke Utara sudah akan dikendalikan Kuala Lumpur FIR atau Singapura FIR. Sedikit ke Barat sudah akan di kendalikan oleh Colombo FIR.

Dengan demikian pergantian pengendalian oleh FIR adalah hal yang biasa dan teknologi masing-masing FIR juga berbeda. Namun demikian sistem pengendaliannya pasti sama karena diatur oleh Badan Penerbangan Sipil Dunia (ICAO - International Civil Aviation Organization). Dengan demikian pembahasan para pakar yang menyatakan bahwa peralatan antara dua FIR harus sama adalah tidak tepat, karena peralatan FIR negara lain juga tidak akan bisa disamakan. Namun sistem pelayanan ATS di seluruh dunia  tetap sama.

Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa jika pengelolaan ATS suatu negara tidak baik, maka ICAO dapat mengambil dan menyerahkan ke negara lain. Pendapat demikian sama sekali salah. Pengelolaan wilayah udara di atas suatu negara adalah sepenuhnya merupakan kedaulatan negara yang bersangkutan (souverignity), tidak dapat diambil oleh ICAO. Ini hak yang sangat dihormati.

Jika ada satu wilayah udara suatu negara yang ATS nya dikelola oleh negara lain, maka hal tersebut pasti merupakan persetujuan antar negara yang bersangkutan. ICAO tinggal mengesahkan saja. Penyerahan tersebut tentu berdasarkan alasan-alasan teknis dan operasional. Misalnya, karena wilayah udara yang berimpitan  (batasan wilayah di udara tentu tidak semudah di darat atau lautan) serta atau alasan lain yang sangat kuat karena pada dasarnya tentunya tidak mungkin sebuah negara menyerahkan pengelolaan lalu lintas udara di wilayahnya ke negara lain.

Sebagai contoh,  saat ini ada bagian wilayah Republik Indonesia, disebut Sektor A, yang sejak puluhan tahun lalu di kendalikan oleh Singapore FIR walaupun pendapatan atas jasa ATS Singapore FIR tetap di bayarkan oleh Singapura ke Pemerintah Indonesia. Tentu awalnya ada alasan teknis operasional,  sehingga terjadi kesepakatan antara kedua negara. Dan hal itu juga tidak luar biasa.

Terdapat juga bagian Malaysia yang dikelola Singapura FIR. Di sisi lain  Jakarta FIR juga mengelola wilayah udara di Utara Pulau Christmas yang merupakan kedaulatan Australia. Namun demikian kita semua tentu sepakat bahwa sebaiknya Sektor A dikelola oleh Jakarta FIR bukan Singapore FIR lagi, asalkan SDM ATC Jakarta FIR memadai. (Bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ikutan Protes

Untuk ikut berpartisipasi melakukan protes, silahkan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Solusi Protes
Tuesday, 19 June 2012
Sistem Transportasi Publik – Belajar dari Negara Lain (Bag.2)

Sebagaimana disampaikan pada tulisan di Bagian 1, dapat disimpulkan bahwa  sistem transportasi publik di Amsterdam dan Berlin sebagai contoh, memang sudah dirancang untuk kelancaran dan kenyamanan penggunanya. Dengan perancangan sistem yang baik, orang yang tidak disiplin pun dididik untuk menjadi disiplin. Orang-orang Indonesia di luar negeri selalu tertib antre, tertib jika akan masuk angkutan umum, […]

Tuesday, 14 February 2012
Prinsip Mengelola Finansial

Tahun baru merupakan saat bagi kita memperbaharui komitmen untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir bahwa cara untuk memiliki keuangan yang lebih baik adalah dengan mencari pekerjaan baru agar mendapat gaji yang lebih tinggi. Bahkan Anda sudah membuat rencana dan target dengan gaji baru yang berjumlah 2 kali lipat […]

Wednesday, 7 December 2011
Merencanakan Hidup Hemat

Hindari gaya hidup boros. Buat batasan pengeluaran keuangan setiap bulan. Ini agar tidak cepat ‘lapar’ mata untuk membeli sesuatu yang sifatnya tidak mendesak. Menabunglah sekarang juga. Kunci kesuksesan menabung adalah menyisihkan uang di awal ketika menerima upah atau gaji. Setelah itu alokasikan untuk pengeluaran rutin. Buka rekening yang tidak mudah diambil. Untuk pembelian dengan jumlah […]

Copyrights © 2013. Kebijakan Pelayanan Publik - Kebijakan Pemerintah Indonesia by ProtesPublik.com