Protes Publik
Tuesday, 22 May 2012  -  Admin

Hebohnya Pelayanan Lalu LIntas Udara (Air Traffic Services – ATS) di Indonesia – Bagian 2

Artikel ini merupakan lanjutan artikel ini, oleh Edie Haryoto (Pemerhati Penerbangan).

Secara prinsip navigasi penerbangan di atas wilayah suatu negara adalah hak kedaulatan negara yang bersangkutan, namun dengan kesepakatan antar negara dengan memperhaikan struktur jalur penerbangan yang ada, arus lalu lintas penerbangan dan efisiensi pergerakan pesawat udara dapat saja navigasi penerbangan suatu negara didelegasikan ke negara lain. Pelayanan navigasi penerbangan suatu negara di samping ada yang didelegasikan oleh negara lain, menerima pendelegasian dari negara lain atau dapat saja menerima pendelegasian dari ICAO.

Pelayanan navigasi penerbangan yang mencakup : ATS, pelayanan informasi penerbangan, pelayanan telekomunikasi penerbangan, pelayanan meteorologi dan SAR diselenggarakan oleh berbagai instansi di Indonesia. PAP I dan PAP II hanya mengelola ATS saja yang meliputi ATC, informasi penerbangan, advisori penerbangan dan alerting services. Dengan demikian pada dasarnya navigasi penerbangan diselenggarakan oleh berbagai instansi, misal : selain ATS yang diselenggarakan PAP, pelayanan informasi penerbangan seperti Notam diselenggarakan Kementrian Perhubungan, informasi cuaca-meteorologi diselenggarakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), SAR oleh Badan SAR Nasional. Alokasi frekuensi radio oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi.

Tujuan penyelenggaraan ATS

Perlu juga kiranya dapat dipahami bahwa tujuan dari penyelenggaraan ATS menurut ketentuan ICAO yang juga telah diratifikasi di dalam Undang-Undang Penerbangan No 1 Tahun 2009, Tujuan ATS adalah: a. mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara di udara, b. mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara atau pesawat udara dengan halangan (obstacle) di daerah manuver (manouvering area); c.  memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan; d. memberikan petunjuk dan informasi yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan; dan e. memberikan notifikasi kepada organisasi terkait untuk bantuan pencarian dan pertolongan (search and rescue).

Apabila tujuan penyelenggaraan ATS tersebut sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan dengan seksama maka seharusnya tidak terjadi kesalahpengertian antara pihak pengatur lalu lintas udara (controller) dengan pihak yang diatur (pilot). Kesalahpengertian bahkan kecurigaan akan menimbulkan masalah yang serius di dalam keselamatan penerbangan dan di lain sisi profesionalisme controller dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan tersebut merupakan hal yang harus diuji dan diawasi oleh regulator, dalam hal ini Kementrian Perhubungan.

Komunikasi controller dan pilot

Persoalan dalam pengaturan ATS adalah bahwa controller memandu berdasarkan posisi semua pesawat terbang di dalam wilayah pemanduannya sedangkan Pilot pada dasarnya hanya mengetahui posisi pesawat terbang yang dikemudikannya. Perintah controller dikomunikasikan antara controller dan pilot yang selanjutnya dilaksanakan oleh pilot. Berbeda sekali dengan pengaturan perjalanan kereta api (KA), seorang controller perjalanan kereta api (train dispatcher - Pengatur Perjalanan Kereta Api/PPKA) yang tidak memerintahkan masinis akan tetapi menggerakkan wesel pengatur arah perjalanan KA, masinis tidak dapat membelokkan KA-nya dan masinis bekerja berdasar petunjuk sinyal yang digerakkan oleh PPKA. Dengan demikian di dalam ATC besar kemungkinan terjadi perbedaan interpretasi antara controller dan pilot atas kondisi trafik udara. Seorang pilot menginterpretasikan berdasarkan data posisi pesawat terbangnya, komunikasi dan pandangan visual sedangkan controller bekerja berdasar posisi seluruh pesawat terbang di wilayah pemanduannya, data penerbangan seperti kondisi cuaca serta komunikasi dengan pilot tanpa pandangan visual. Dalam hal demikian proffesional judgment dari seorang controller memang sangat menonjol. Dalam twitter @protespublik adanya keluhan pilot yang didahului pesawat terbang lain ketika akan landing atau tidak diizinkan menghindari awan dan sebagainya adalah disebabkan karena perbedaan interpretasi tersebut di atas. Belum tentu hal tersebut karena kesalahan controller karena pilot tidak mengetahui posisi keseluruhan pesawat terbang tetapi juga belum tentu controller bekerja dengan proffesional judgment tersebut. Selayaknya dan seharusnya dalam keadaan demikian dilakukan audit dan diselesaikan secara tuntas. Salah satu yang sudah agak rutin dilaksanakan adalah forum pertemuan ATC dan pilot untuk menyamakan persepsi dan mengklarifikasi keluhan. Acara demikian merupakan media yang baik untuk menghindari perbedaan persepsi tersebut. Akan sangat positif apabila controller dapat menjelaskan tindakannya dengan mengacu lima tujuan ATS sebagaimana tersebut di atas apabila ada keluhan pilot atau pada forum tersebut.

Jumlah dan kualitas controller

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, sertifikat dan lisensi controller dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan. Dengan demikian pengujian awal dan pengujian berkala controller dilaksanakan oleh Kementrian Perhubungan dan sudah barang tentu kualifikasi keahlian dari seorang controller menjadi tanggung jawab Kementrian Perhubungan pula. Dan susahnya pendidikan controller juga hanya dilaksanakan di STPI (Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia) di Curug  dan tidak diizinkan pihak lain menyelenggarakan pendidikan ini. Lebih susah lagi penempatan controller lulusan STPI ini juga ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan. Kebijakasanaan ini tentunya dilandasi suatu maksud yang baik yakni agar controller berkarir awal di unit ATC pada bandara-bandara UPT Pemerintah terlebih dahulu baru meningkat ke Unit ATC bandara besar dan ATC Pusat yang dikelola PAP I dan PAP II. Persoalan yang timbul adalah bahwa PAP I dan PAP II yang memperkerjakan para controller tersebut sangat membutuhkan penambahan SDM controller yang tidak dapat dipenuhi oleh STPI maupun kementrian Perhubungan karena adanya sistem sebagaimana diuraikan di atas. Namun demikian ada kabar menggembirakan bahwa saat ini sudah mulai adanya rekrutmen pegawai PAP yang akan dididik menjadi controller yang berarti sudah mendapatkan izin dari Kementrian Perhubungan, bahkan kualifikasi calon controller ini harus beriijazah S 1. Walau terlambat hal ini patut disambut dengan baik untuk mengatasi kekurangan controller pada saat ini yang sangat memerlukan penambahan karena trafik udara yang meningkat dengan sangat cepat dalam dekade terakhir ini. (Bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ikutan Protes

Untuk ikut berpartisipasi melakukan protes, silahkan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Solusi Protes
Tuesday, 19 June 2012
Sistem Transportasi Publik – Belajar dari Negara Lain (Bag.2)

Sebagaimana disampaikan pada tulisan di Bagian 1, dapat disimpulkan bahwa  sistem transportasi publik di Amsterdam dan Berlin sebagai contoh, memang sudah dirancang untuk kelancaran dan kenyamanan penggunanya. Dengan perancangan sistem yang baik, orang yang tidak disiplin pun dididik untuk menjadi disiplin. Orang-orang Indonesia di luar negeri selalu tertib antre, tertib jika akan masuk angkutan umum, […]

Tuesday, 14 February 2012
Prinsip Mengelola Finansial

Tahun baru merupakan saat bagi kita memperbaharui komitmen untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir bahwa cara untuk memiliki keuangan yang lebih baik adalah dengan mencari pekerjaan baru agar mendapat gaji yang lebih tinggi. Bahkan Anda sudah membuat rencana dan target dengan gaji baru yang berjumlah 2 kali lipat […]

Wednesday, 7 December 2011
Merencanakan Hidup Hemat

Hindari gaya hidup boros. Buat batasan pengeluaran keuangan setiap bulan. Ini agar tidak cepat ‘lapar’ mata untuk membeli sesuatu yang sifatnya tidak mendesak. Menabunglah sekarang juga. Kunci kesuksesan menabung adalah menyisihkan uang di awal ketika menerima upah atau gaji. Setelah itu alokasikan untuk pengeluaran rutin. Buka rekening yang tidak mudah diambil. Untuk pembelian dengan jumlah […]

Copyrights © 2013. Kebijakan Pelayanan Publik - Kebijakan Pemerintah Indonesia by ProtesPublik.com