Protes Publik
Rabu, 18 April 2012  -  Admin

Pelayanan Publik Di Indonesia

Bagian Pertama

Menjelang Hari Pelayanan Publik Tanggal 23 Juli,  perlu kita mengetahui apa sebenarnya kewajiban pemerintah, lembaga atau korporasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Publik sebagai pembayar pajak berhak untuk mengetahui hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan publik.  Pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 didefinisikan sebagai“ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik” Selanjutnya yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah terbatas pada pelayanan publik yang menggunakan anggaran negara atau yang melalui suatu ketentuan perundangan ditugaskan kepada lembaga, korporasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik dimaksud. Pengaturan di dalam Undang-Undang dimaksud meliputi : Penetapan menteri, lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan publik disertai tugas-tugasnya. Penugasannya yang diamanahkan dalam Undang-Undang sangat luas, termasuk di dalamnya antara lain, tugas untuk : merumuskan kebijakan pelayanan publik, mengkoordinasikan penyelenggaraannya, evaluasi pelaksanaannya sampai tuntutan atas pelayanan publik yang gagal diselenggarakan dengan baik. Pelaksanaan atas pelayanan publik yang diharuskan juga sangat luas, meliputi : pelaksanaan pelayanan, pengaduan, informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat dan konsultasi, yang masing-masing aktivitas tersebut diatur secara rinci pada Undang-Undang dimaksud

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Pada kenyataannya sebagaimana kita alami sekarang ini masih sangat sedikit ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan  sayangnya publik juga tidak mengetahui hak-haknya atas pelayanan publik yang wajib diselenggarakan sesuai Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh, tidak pernah kita mendengar kebijakan nasional pelayanan publik dan ukuran keberhasilannya dalam pelaksanaan. Kita juga tidak pernah tahu berapa anggaran negara yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan publik dan bagaimana hasil kinerja pelayanan publik tersebut apakah sesuai dengan anggarannya.

Undang-Undang ini juga mendefinisikan pelayanan publik dengan amat luas akan tetapi mendefinisikan penyelenggara pelayanan publiknya lebih terbatas, padahal kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya ditetapkan untuk penyelenggara pelayanan publik ini. Sebagai contoh bahwa penyelenggara pelayanan publik ini adalah yang diselenggarakan dengan anggaran negara, atau modal badan penyelenggaranya  dari negara atau tidak menggunakan anggaran negara akan tetapi diperintahkan dengan peraturan perundangan. Lalu bagaimana dengan  pelayanan publik yang penyelenggraannya tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud ?

Demikian luas cakupan pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanannya bahkan membaca Undang-Undangnya kita merasakan bahwa negara sudah mengatur semuanya untuk pelayanan publik, namun pada realitasnya amanah Undang-Undang tersebut masih jauh panggang dari api. Pelaksanaan Undang-Undang yang masih jauh dari kehendak dalam Undang-Undang tersebut bisa karena memang belum dilaksanakan, bisa juga karena peraturan dalam pasal Undang-Undang tersebut tidak jelas, tidak efektif atau bahkan rancu

Bagaimana menyelesaikan pelayanan publik yang buruk oleh penyelenggara pelayanan publik yang tidak menggunakan anggaran negara atau tidak diperintahkan negara

Mempelajari Undang-Undang pelayanan publik tersebut pertanyaannya bagaimana dengan layanan publik yang diselenggarakan oleh swasta yang tidak diperintahkan menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya: delay pesawat terbang, sinyal telpon selular hilang, pelayanan bank lambat dan sebagainya ? Kemana mereka mengadu? Portal seperti @protespublik ini dapat menjadi solusi di samping pengaduan atau tuntutan langsung kepada penyelenggara/operator atau lembaga seperti YLKI. Keunggulannya @protespublik ini dapat menjadi “clearing house” antara penerima barang dan jasa publik dengan penyelenggaranya. Tidak hanya penyelenggara sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 25 Tahun 2009 saja akan tetapi semua penyelenggara pelayanan publik. Para penerima (pembeli) barang jasa publik langsung mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui @protespublik

Tentu saja @protespublik tidak hanya membantu penyelesaian atas pelayanan publik buruk yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana tersebut di atas. @ProtesPublik bahkan dapat membantu tidak hanya “clearing house” akan tetapi juga mediator dengan lembaga/instansi yang bertanggung jawab, termasuk Ombudsman

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik tidak efektif, misal Public Service Obligation (PSO)

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang sangat  normatif, sangat bagus akan tetapi diragukan efektivitasnya karena bukan hanya tidak jelas bagaimana melaksanakannya akan tetapi juga rancu dalam konsepnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah yang disebut PSO yang dalam Undang-Undang disebut sebagai  berikut “ Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh:

1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan

2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum.”

PSO pada hakekatnya adalah bukan subsidi akan tetapi suatu Kontrak antara BUMN/D penyelenggara dengan Pemerintah. PSO adalah selisih antara ongkos produksi dan tarif yang ditetapkan pemerintah. Sehingga bagi BUMN/D, PSO dari pemerintah adalh pendapatan bukan penutupan kerugian seperti subsidi. Bisa saja BUMN/D mendapat PSO dan juga mendapat laba. Dengan demikian akuntabilitas BUMN/D sebagai Badan Usaha jelas dan Pemerintah dapat mengukur efektivitas kebijakannya melalui kontrak yang menghubungkan target kinerja dengan biayanya beserta PSO nya. Pemerintah dan publik dapat mengukurkinerja,  akuntabilitas atas pengeluaran negara atas PSO tersebut

Masih banyak pengaturan lain seperti PSO ini di dalam Undang-Undang tersebut yang sangat normatif dan kurang jelas bagaimana melaksanakannya

Melalui @ProtesPublik diharapkan Publik dapat memberikan saran, masukan, keluhan, pendapat, dan tentu juga protes. @ Protes Publik akan mengolah lebih lanjut dengan misi yang jelas yakni membuat pelayanan publik di Indonesia lebih baik.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ikutan Protes

Untuk ikut berpartisipasi melakukan protes, silahkan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Solusi Protes
Selasa, 19 Juni 2012
Sistem Transportasi Publik – Belajar dari Negara Lain (Bag.2)

Sebagaimana disampaikan pada tulisan di Bagian 1, dapat disimpulkan bahwa  sistem transportasi publik di Amsterdam dan Berlin sebagai contoh, ...

Selasa, 14 Februari 2012
Prinsip Mengelola Finansial

Tahun baru merupakan saat bagi kita memperbaharui komitmen untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin ada di antara Anda ...

Rabu, 7 Desember 2011
Merencanakan Hidup Hemat

Hindari gaya hidup boros. Buat batasan pengeluaran keuangan setiap bulan. Ini agar tidak cepat ‘lapar’ mata untuk membeli sesuatu ...

  • Ad
Copyrights © 2013. Kebijakan Pelayanan Publik - Kebijakan Pemerintah Indonesia by ProtesPublik.com