Protes Publik
Selasa, 25 Oktober 2011  -  Admin

Politik Ketahanan Pangan vs Sapi Australia

Suka atau tidak, ketersediaan daging sapi, baik impor maupun lokal, sangat terkait dengan ketahanan pangan. Jadi jangan heran kalau di Indonesia ketersediaan daging sapi sama pentingnya dengan ketersediaan beras, gula, jagung, telur, unggas, kedelai dan sebagainya yang sulit dipisahkan dengan politik. Jangan heran jika untuk urusan ketersediaan pangan para politisi bersaing dengan para pedagang dan pencari rente untuk menjadi pengimpor, bukan pembudi daya sapi.

Tidak berkembangnya budi daya sapi potong dan sapi perah selama ini kemungkinan akibat ketidak seriusan Pemerintah di bidang ini dan efektifnya lobi Negara penghasil sapi, seperti Australia agar sebagian kebutuhan daging sapi Indonesia selalu bergantung pada sapi impor dari mereka. Mengapa kita  harus bergantung pada daging sapi ? Bukankah daging domba atau kambing, kerbau, unggas dan sebagainya bisa digunakan sebagai pengganti daging sapi impor tersebut ? Disini terlihat bahwa negara lain berusaha menguasai ketahanan pangan Republik ini karena secara ekonomi sangat menguntungkan.

Demi ketahanan pangan, diversifikasi daging sapi  seharusnya disuarakan dengan lantang dan terus menerus oleh Pemerintah untuk melawan upaya mafia impor sapi dan pedagang daging sapi beku, khususnya dari Australia. Namun tampaknya Pemerintah  memang tidak serius termasuk membuat berbagai kebijakan yang kondusif.

Contohnya, tidak kondusifnya kebijakan perkreditan bagi peternak. Sampai hari ini sapi belum dapat dianggap sebagai aset, sehingga peternak tidak dapat menggunakan sapinya sebagai agunan saat mengajukan kredit ke perbankan. Jika kebijakan ini belum diubah, maka, peternak sapi Indonesia akan terus kesulitan mencari modal untuk pengembangan peternakan sapi potongnya.

Pemain impor daging sapi beku maupun impor sapi selain pemain lama yang menguasai kartel impor, saat ini telah muncul beberapa pemain baru yang terkait dengan aliran politik tertentu, seperti pernah diulas di majalah mingguan TEMPO edisi 6 – 12 Juni 2011. Mereka berkolusi dengan pedagang dan Pemerintah Negara pengekspor sapi.

Peran Pemerintah vs Lobby Australia

Indonesia katanya sudah mempunyai road map peningkatan swasembada sejumlah komoditas yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti beras, gula, jagung, kedelai dan daging sapi. Namun jika sebuah road map hanya parkir di tingkat elit pengambil keputusan tanpa disosialisasikan ke publik, maka sebuah road map hanya akan menjadi wacana saja. Semua masih jalan seperti business as usual.

Selain itu peran lobbyist peternak sapi Australia maupun Negara lain ke Pemerintah Indonesia juga sangat efektif. Lobi ini biasanya di bundling (di paketkan) dengan berbagai program kemanusiaan/sosial, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Sehingga menyulitkan Pemerintah ketika akan melakukan perlawanan di meja perundingan maupun di media.

Dari segi kebijakan, selain persoalan sapi belum bisa dianggap  sebagai aset, ternyata kebijakan impor daging yang berada  di Kementrian Perdagangan bukan Kementrian Pertanian cq Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga membingungkan. Kementrian Pertanian  hanya merekomendasikan berapa volume daging yang harus di impor, operasional impornya oleh Kementrian Perdagangan. Maka jadilah sapi menjadi komoditi perdagangan bukan komoditi budi daya untuk ketahanan pangan.

Kebijakan impor sapi betina unggul juga sangat menyulitkan peta ketahan pangan dan peternak lokal kita. Patut diduga ini merupakan karya pelobi ulung Australia lainnya yang berhasil mempengaruhi pengambil keputusan di Jakarta. Tujuannya jelas, supaya Indonesia terus mengimpor sapi dari Australia. Kalaupun ada betina unggul yang diimpor, itu hanya beberapa saja dari yang kita  pesan. Sisanya tidak unggul karena patut diduga ovariumnya sudah dirusak atau dipotong. Jadi maksimal hanya bisa melahirkan 1 anak sapi saja. Jadi siapa sebenarnya yang tidak punya peri kebinatangan ?

Ketegasan Pemerintah

Rakyat perlu ketegasan pemimpin nasional. Jangan hanya memohon atau mengemis ke Pemerintah Australia dan curhat ke kami rakyat ini. Tekan Pemerintah Australia dan 230 juta rakyat ada dibelakang Pak SBY. Jangan biarkan isu penyisaan sapi di Rumah Pemotongan Hewan merebak ke publik karena itu patut diduga rekayasa pelobi Australia agar kita mau lebih nurut.

Presiden harus dapat meyakinkan rakyat bahwa bangsa lain, seperti India, tidak makan daging sapi juga hidup dan lebih cerdas otaknya. Yakinkan bahwa makan daging sapi lokal dan dombrut (Domba Garut) lebih sehat dan cocok buat bangsa ini.

Demi ketahanan pangan Indonesia, sudah saatnya Pemerintah segera melakukan langkah-langkah kongkrit. Mulai dari perbaikan regulasi, evaluasi dan penataan rencana jangka pendek-menengah-panjang swasembada sapi potong, dan kesiapan sumber daya manusia sektor peternakan. (www.protespublik.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ikutan Protes

Untuk ikut berpartisipasi melakukan protes, silahkan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Solusi Protes
Selasa, 19 Juni 2012
Sistem Transportasi Publik – Belajar dari Negara Lain (Bag.2)

Sebagaimana disampaikan pada tulisan di Bagian 1, dapat disimpulkan bahwa  sistem transportasi publik di Amsterdam dan Berlin sebagai contoh, ...

Selasa, 14 Februari 2012
Prinsip Mengelola Finansial

Tahun baru merupakan saat bagi kita memperbaharui komitmen untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin ada di antara Anda ...

Rabu, 7 Desember 2011
Merencanakan Hidup Hemat

Hindari gaya hidup boros. Buat batasan pengeluaran keuangan setiap bulan. Ini agar tidak cepat ‘lapar’ mata untuk membeli sesuatu ...

  • Ad
Copyrights © 2013. Kebijakan Pelayanan Publik - Kebijakan Pemerintah Indonesia by ProtesPublik.com